Ambon, CM- Dinamika birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku kembali bergerak. Farhatun Rabiah Samal resmi dilantik sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Maluku oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, Jumat (20/2/2026), di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku.

Pelantikan tersebut bukan sekadar seremoni rotasi jabatan. Bersama 21 Pejabat Tinggi Pratama lainnya, Samal menjadi bagian dari formasi baru yang disiapkan untuk memperkuat soliditas pemerintahan dan mempercepat capaian pembangunan daerah.

Sebagai Sekretaris DPRD, Samal memikul tanggung jawab strategis: memastikan seluruh fungsi kelembagaan DPRD berjalan optimal,mulai dari dukungan administrasi, fasilitasi pembahasan regulasi, hingga penguatan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Dalam pernyataannya usai pelantikan, ia menegaskan komitmen untuk menjadikan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang profesional, responsif, dan akuntabel.

“Saya menyadari ini bukan tugas ringan. Sekretariat DPRD harus mampu menjadi sistem pendukung yang kuat agar dewan dapat bekerja maksimal dalam menyusun kebijakan, mengawasi jalannya program pemerintah, serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Samal menekankan pentingnya tata kelola yang tertib, transparan, serta berbasis kinerja. Ia juga berkomitmen membangun pola komunikasi yang lebih efektif antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat.

“Sekretariat tidak boleh sekadar administratif. Kita harus hadir sebagai penghubung strategis antara DPRD dan publik, memastikan setiap kebijakan lahir dari proses yang partisipatif dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tegasnya.

Fokus pada Isu Strategis Daerah

Lebih lanjut, Samal menegaskan bahwa kerja kelembagaan DPRD harus terarah pada isu-isu fundamental yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat Maluku.

Beberapa prioritas yang disorot antara lain:

- Penguatan ekonomi lokal dan pemberdayaan UMKM,

- Peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan,

- Pemajuan kebudayaan daerah sebagai identitas Maluku,

- Penguatan stabilitas dan keamanan wilayah.

Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci. Ia membuka ruang kerja sama dengan seluruh anggota DPRD, organisasi perangkat daerah, serta elemen masyarakat sipil demi memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak.

Merit System dan Pesan Keras Gubernur

Dalam sambutannya, Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa pelantikan kali ini merupakan refleksi komitmen Pemprov Maluku dalam menerapkan sistem merit secara konsisten.

Ia memastikan bahwa seluruh pejabat yang dilantik telah melewati proses seleksi terbuka dan uji kompetensi yang ketat.

“Kita tidak memilih berdasarkan kedekatan atau pertimbangan non-objektif. Setiap pejabat yang berdiri hari ini adalah hasil dari proses seleksi yang transparan dan berbasis kapasitas,” tegasnya.

Pesan Gubernur tak berhenti pada aspek prosedural. Ia juga memberikan penekanan tajam terkait budaya birokrasi.

Menurutnya, tantangan pembangunan Maluku tidak bisa diselesaikan dengan pola kerja sektoral yang terfragmentasi. Ego sektoral, kata dia, harus diakhiri jika visi besar ‘Maluku Bangkit’ ingin diwujudkan.

“Kita ini satu tim besar. Tidak boleh ada ruang bagi ego sektoral yang memperlambat gerak. Jika ingin maju, kita harus bekerja dalam satu irama dan satu arah,” tandasnya.

Momentum pelantikan ini juga bertepatan dengan satu tahun masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Lewerissa menyebut periode tersebut sebagai fase evaluasi sekaligus konsolidasi.

“Satu tahun cukup untuk mengukur sejauh mana kita melangkah. Dengan tim yang kini telah terbentuk, kita harus bergerak lebih cepat, lebih terarah, dan lebih terukur,” ujarnya.

Ia menaruh harapan besar agar para pejabat yang baru dilantik mampu menunjukkan kinerja konkret, bukan sekadar rutinitas administratif.

Pelantikan Farhatun Rabiah Samal sebagai Sekretaris DPRD Maluku membawa ekspektasi baru terhadap penguatan fungsi legislatif di daerah. Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik yang semakin tinggi, Sekretariat DPRD dituntut menjadi institusi yang adaptif, modern, dan profesional.

Ke depan, efektivitas hubungan antara DPRD dan pemerintah provinsi akan sangat ditentukan oleh soliditas dukungan sekretariat.

Dengan komitmen yang telah disampaikan, publik kini menanti pembuktian: apakah semangat meritokrasi dan sinergi yang digaungkan akan benar-benar berbuah pada percepatan kesejahteraan rakyat Maluku.(CM/Ml/**)